Tim dari Disnakertrans Jatim melakukan pemeriksaan detail terhadap berbagai dokumen penting, mulai dari izin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga izin dari tingkat desa. Proses verifikasi ini mencakup seluruh aspek legalitas perusahaan, memastikan bahwa FJC Ponorogo beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kunjungan singkat namun bermanfaat ini menjadi bukti nyata komitmen FJC Ponorogo dalam menjalankan bisnis secara prosedural dan resmi. Alhamdulillah, hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh dokumen dan proses yang dijalankan FJC Ponorogo telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Hal ini menegaskan bahwa FJC Ponorogo beroperasi secara legal dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Tidak ada satu pun proses yang dilakukan di luar koridor hukum atau prosedur yang berlaku. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama FJC Ponorogo.
Keunggulan inilah yang membedakan FJC Ponorogo dari beberapa perusahaan lain yang terkadang masih ditemukan melakukan praktik ilegal atau unprosedural. FJC Ponorogo berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi etika bisnis dan menjalankan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya verifikasi dan pengawasan dari pemerintah, masyarakat dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan jasa FJC Ponorogo. Kunjungan ini juga memperkuat posisi FJC Ponorogo sebagai PJTKI yang kredibel dan terpercaya.
Manajemen FJC Ponorogo menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan verifikasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Jatim. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Hal ini semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami berharap keberadaan FJC Ponorogo dapat menjadi contoh yang baik bagi PJTKI lainnya di Indonesia,” ujar perwakilan manajemen FJC Ponorogo.
Semoga keberadaan FJC Ponorogo dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi contoh PJTKI yang profesional, legal, dan bertanggung jawab.
